Sebagai lembaga pengawas pemilu tingkat kelurahan atau desa, PKD menjadi ujung tombak dalam mewujudkan keadilan pemilu. Pemilu adalah momen penting bagi sebuah negara dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan pemimpin yang akan diambil. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan transparan.
"PKD adalah ujung tombak Pemilu untuk mengawal tahapan Pemilu dan memastikan bahwa Pemilu dilaksanakan secara jujur, adil dan transparan," demikian kata Ketua Panwascam Cileles, Aris Rusdiana, pada saat memberikan pembekalan kepada PKD di Desa Kujangsari, Kecamatan Cileles.
Pengawas Kelurahan/Desa atau sering disebut PKD merupakan perorangan yang ditugaskan Bawaslu melalui Panwascam untuk menjalankan tugas pengawasan Pemilu ditingkat kelurahan atau desa. PKD-lah yang mengawasi secara langsung dari penelitian data pemilih oleh Panitia Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih), hingga hari pemilihan.
Dalam upaya menjaga keadilan pemilu, PKD mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi tahapan pemilu. Bersama masyarakat, PKD bisa memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan jujur dan adil. Melalui partisipasi aktif masyarakat, PKD dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya mengenai pelanggaran yang terjadi selama pemilu.
Bagaimana PKD bekerja sama dengan rakyat dalam mengawasi pemilu,?
Mengutip web resmi bawaslu.go.id (1/6/2023), Bawaslu bekerja sama dengan rakyat dalam mengawasi pemilu melalui kampanye "Bersama Rakyat Awasi Pemilu". Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sebagai ujung tombak pengawasan, maka PKD berkordinasi dengan masyarakat untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam menjaga keadilan pemilu.
Melalui partisipasi aktif masyarakat, PKD dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya mengenai pelanggaran yang terjadi selama pemilu. PKD juga melakukan kordinasi dengan RT, tokoh pemuda, bahkan tokoh agama untuk bersosialisasi tentang proses tahapan Pemilu dan bentuk pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu agar masyarakat memahami pentingnya pengawasan pemilu, untuk menciptakan keadilan Pemilu.
Bagaimana PKD menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat,?
.jpeg)
Dalam pengawasan PKD adalah kepanjangan dari pengawasan yang sifatnya teknis lapangan di tingkat desa. PKD menampung laporan dari masyarakat jika ada pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, PKD akan melaporkan kepada Panwas kecamatan bidang advokasi dan hukum untuk ditindaklanjuti.
Laporan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat, selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan tersebut. Setelah laporan dinyatakan valid, Bawaslu akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.
Jika terbukti adanya pelanggaran, Bawaslu akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Bawaslu juga dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga penyelenggara pemilu atau pengadilan yang berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut.
Bentuk-bentuk pelanggaran pemilu antara lain: pertama, Pelanggaran Administrasi, seperti penggunaan surat suara palsu, penggunaan identitas palsu, dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Pelanggaran administrasi pemilu dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif
Kedua, Pelanggaran Kode Etik, seperti pelanggaran sumpah/janji penyelenggara pemilu, pelanggaran netralitas aparat negara, dan pelanggaran kampanye hitam. Dan ketiga, Pelanggaran Pidana, seperti pemalsuan dokumen, penggunaan kekerasan, dan intimidasi terhadap peserta pemilu atau masyarakat.
Nah, Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran tersebut selama pemilu berlangsung. Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu yang dikawal oleh PKD untuk ditindaklanjuti. PKD adalah falisitator agar laporan pelanggaran bisa disampaikan secara akurat dan ditindak lanjuti oleh Bawaslu.