Negara boneka, juga dikenal sebagai negara klien atau negara satelit, adalah sebuah negara yang secara de facto atau de jure tergantung pada negara lain dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, atau keamanan. Negara boneka biasanya memiliki ketergantungan yang kuat terhadap negara yang lebih kuat secara militer atau politik. Mereka sering kali memiliki keterbatasan dalam hal kebebasan politik, kedaulatan, atau keputusan luar negeri mereka sendiri.
Sejarah mencatat beberapa contoh negara boneka dalam berbagai periode. Misalnya, pada masa Perang Dingin, Uni Soviet dan Amerika Serikat mendukung berbagai negara boneka dalam upaya mereka untuk memperluas pengaruh politik mereka. Beberapa contoh termasuk negara-negara yang tergabung dalam Pakta Warsawa yang dikendalikan oleh Uni Soviet dan negara-negara Amerika Latin yang terpengaruh oleh Amerika Serikat.
Negara boneka memiliki kekurangan dalam hal kedaulatan dan kemandirian. Mereka sering kali tidak memiliki kontrol penuh atas kebijakan mereka sendiri dan terbatas dalam mengambil keputusan independen. Negara boneka juga rentan terhadap perubahan dalam hubungan internasional atau kebijakan negara yang menguasai mereka.
Namun, tidak semua negara yang memiliki hubungan yang erat dengan negara lain dapat dikategorikan sebagai negara boneka. Ada nuansa yang rumit dalam hubungan internasional yang tidak dapat dipertimbangkan secara sederhana dalam skema negara boneka.
Negara boneka Belanda di Indonesia mengacu pada Hindia Belanda, yang merupakan koloni Belanda di wilayah Indonesia pada masa lalu. Hindia Belanda berdiri dari abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20, sebelum akhirnya Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945.
Selama masa penjajahan Belanda, Hindia Belanda diatur oleh pemerintah kolonial Belanda dengan campur tangan langsung dalam berbagai aspek kehidupan di wilayah tersebut. Pemerintah kolonial ini menguasai sumber daya alam, mengontrol perdagangan, dan mendirikan infrastruktur kolonial seperti jalan, pelabuhan, dan bangunan pemerintahan.
Istilah "negara boneka" mungkin mengacu pada dominasi pemerintah kolonial Belanda yang memperlakukan Hindia Belanda sebagai wilayah jajahan dan tidak memberikan kemerdekaan yang sebenarnya kepada penduduk pribumi. Berikut ini adalah negara wilayah Indonesia yang pernah menjadi negara boneka Belanda:
1. Negara Indonesia Timur (1948-1959)
Negara Indonesia Timur (NIT), yang berdiri dari tahun 1948 hingga 1950, adalah sebuah negara bagian yang berada di wilayah timur Indonesia pada masa itu. NIT dibentuk sebagai tanggapan terhadap usulan pembentukan Negara Indonesia Timur yang diajukan oleh raja-raja dan elit politik dari wilayah tersebut.
Pada 17 Agustus 1950, NIT secara resmi bergabung dengan Republik Indonesia Serikat (RIS), yang merupakan suatu bentuk pemerintahan federal yang terdiri dari negara-negara bagian di Indonesia. Namun, RIS hanya berumur singkat, dan pada tahun 1950, Indonesia beralih menjadi negara kesatuan dengan nama Republik Indonesia.
Periode Negara Indonesia Timur dari 1948 hingga 1950 merupakan masa yang singkat, tetapi memiliki pengaruh dan peristiwa yang signifikan dalam sejarah Indonesia. Pembentukan NIT mencerminkan aspirasi dan keinginan masyarakat di wilayah timur Indonesia untuk memiliki otonomi yang lebih besar dalam pemerintahan mereka sendiri. Namun, dengan bergabungnya NIT ke dalam RIS dan kemudian perubahan menjadi negara kesatuan, otonomi tersebut berkurang.
Setelah bergabung dengan RIS dan menjadi bagian dari Republik Indonesia, wilayah timur Indonesia terus mengalami perkembangan politik, sosial, dan ekonomi. Beberapa peristiwa penting termasuk pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1950, dan kemudian ke Jakarta pada tahun 1954. Wilayah timur Indonesia juga menjadi fokus pembangunan dan integrasi nasional dalam dekade-dekade berikutnya.
Periode Negara Indonesia Timur menunjukkan keragaman politik dan dinamika dalam pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia. Ini merupakan bagian penting dalam sejarah negara ini dan memberikan pemahaman tentang perkembangan politik Indonesia pada masa itu.
2. Negara Sumatera Selatan (1948-1950)
Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia. Namun, sebagai provinsi, Sumatera Selatan tidak pernah menjadi negara merdeka pada periode 1948-1950. Pada tahun 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda, dan Sumatera Selatan menjadi bagian integral dari Republik Indonesia.
Namun, ada peristiwa penting yang terjadi di Sumatera Selatan pada periode tersebut. Pada tanggal 12 Maret 1949, di kota Bukittinggi, Belanda dan Republik Indonesia menandatangani Persetujuan Roem-Royen yang menetapkan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Persetujuan ini menandai pengakuan resmi Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia, dan secara de facto mengakhiri status Sumatera Selatan dan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia sebagai negara-negara bagian yang terpisah.
Setelah Persetujuan Roem-Royen, Sumatera Selatan dan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak itu, Sumatera Selatan tetap menjadi bagian dari Indonesia dan berkembang sebagai salah satu provinsi di negara ini.
3. Negara Madura (1948-1950)
Negara Madura adalah negara merdeka yang didirikan di pulau Madura, Indonesia, pada periode 1948-1950. Negara ini terbentuk sebagai hasil dari perjuangan rakyat Madura dalam rangka menggalang kekuatan dan menentang penjajahan Belanda.
Pada masa itu, Indonesia sedang berjuang untuk meraih kemerdekaannya dari Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Belanda mencoba menguasai kembali wilayah-wilayahnya di Indonesia dengan melakukan Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948. Agresi ini juga melibatkan pulau Madura.
Selama Agresi Militer Belanda II, rakyat Madura aktif terlibat dalam perlawanan melawan pasukan Belanda. Mereka mendirikan pemerintahan sendiri di pulau Madura dan memproklamirkan kemerdekaan sebagai Negara Madura pada tanggal 1 Januari 1948. Pada awalnya, Negara Madura diakui dan didukung oleh pemerintah Indonesia yang berpusat di Yogyakarta.
Namun, pada tahun 1949, Indonesia berhasil mencapai perjanjian dengan Belanda yang dikenal sebagai Perjanjian Roem-Roijen. Perjanjian ini mengakui kedaulatan Indonesia dan mengakhiri Agresi Militer Belanda II. Sebagai akibatnya, pemerintah Indonesia menghentikan dukungan terhadap Negara Madura dan mengintegrasikannya kembali ke dalam wilayah Republik Indonesia.
Dengan demikian, Negara Madura berakhir pada tahun 1950 ketika pulau Madura menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun singkat, eksistensi Negara Madura menjadi bagian penting dari perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan menentang penjajahan Belanda.
4. Negara Sumatera Timur (1947-1950)
Negara Sumatera Timur, atau dikenal juga sebagai Negara Sumatera Timur Darul Islam, adalah sebuah negara yang didirikan oleh Gerakan Darul Islam di wilayah Sumatera Timur pada periode 1947-1950. Negara ini merupakan bagian dari usaha Gerakan Darul Islam untuk mendirikan negara Islam di Indonesia.
Gerakan Darul Islam adalah gerakan politik dan militer yang bermaksud mendirikan negara Islam di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Gerakan ini memiliki pengaruh yang kuat di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera Timur.
Pada 17 Agustus 1949, Indonesia secara resmi meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Namun, Gerakan Darul Islam tidak sepakat dengan pembentukan negara sekuler Indonesia dan terus berjuang untuk mendirikan negara Islam terpisah. Di Sumatera Timur, mereka mendeklarasikan kemerdekaan Negara Sumatera Timur pada 17 Agustus 1947.
Negara Sumatera Timur memiliki ibu kota di kota Bukittinggi dan dikepalai oleh seorang presiden bernama Datuk Tua Abdul Hakim. Negara ini memiliki sejumlah kebijakan dan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.
Pada tahun 1950, pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan Gerakan Darul Islam untuk mengakhiri upaya mereka memisahkan diri. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara Sumatera Timur secara resmi bergabung kembali dengan Republik Indonesia. Setelah bergabung, wilayah Sumatera Timur dijadikan provinsi dalam struktur pemerintahan Indonesia.
Secara singkat, Negara Sumatera Timur (1947-1950) adalah upaya Gerakan Darul Islam untuk mendirikan negara Islam terpisah di wilayah Sumatera Timur, yang kemudian bergabung kembali dengan Republik Indonesia pada tahun 1950.
5. Negara Jawa Timur (1948-1950)
Negara Jawa Timur (1948-1950) adalah sebuah negara merdeka yang didirikan di wilayah Jawa Timur, Indonesia, pada periode tersebut. Negara ini merupakan bagian dari perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Pada saat itu, Belanda mencoba untuk memulihkan kekuasaannya di Indonesia dan melancarkan serangkaian operasi militer untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya sudah dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Di Jawa Timur, pada bulan Oktober 1948, kelompok-kelompok pemuda dan pejuang kemerdekaan yang berada di bawah pimpinan Soekarno diundang oleh pemerintah setempat untuk membantu melawan tentara Belanda.
Pada tanggal 25 November 1948, di Surabaya, Soekarno menyatakan berdirinya Negara Jawa Timur dengan dirinya sebagai kepala negara. Wilayah yang dikuasai oleh negara ini meliputi Jawa Timur, Madura, dan Bali. Pemerintahan negara ini terdiri dari berbagai partai politik dan organisasi pejuang yang bergabung dalam pemerintah.
Namun, Negara Jawa Timur berdiri dalam situasi yang sulit. Pemerintah Indonesia di Yogyakarta tidak mengakui eksistensi negara ini, dan perjuangan melawan Belanda masih terus berlanjut. Pada bulan Juli 1949, Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian Roem-Roijen, yang mengakui kedaulatan Indonesia dan mengakhiri agresi militer Belanda. Namun, negara ini tidak diakui secara internasional dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1950, ketika Indonesia menjadi negara kesatuan dengan wilayah yang lebih luas.
Periode Negara Jawa Timur (1948-1950) merupakan bagian penting dari perjuangan Indonesia dalam merebut kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Meskipun negara ini hanya berdiri dalam waktu yang singkat, perjuangan rakyat Jawa Timur dalam melawan agresi militer Belanda memberikan kontribusi yang signifikan dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.
6. Negara Pasundan (1948-1950)
Negara Pasundan adalah nama sebuah negara boneka yang diproklamirkan di Indonesia pada tahun 1948 hingga 1950. Negara ini terletak di wilayah barat pulau Jawa, dengan ibu kotanya berada di Bandung. Negara Pasundan merupakan hasil dari usaha kelompok nasionalis Sunda yang ingin mendirikan negara merdeka di wilayah Jawa Barat.
Pada saat itu, Indonesia sedang dalam proses perjuangan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Namun, kelompok nasionalis Sunda merasa bahwa mereka memiliki identitas dan kepentingan yang berbeda, dan ingin mendirikan negara mereka sendiri yang terpisah dari Indonesia.
Meskipun Negara Pasundan secara de jure mengklaim kemerdekaannya, namun sebenarnya negara ini tidak memiliki kemerdekaan yang sebenarnya. Belanda masih memiliki kendali atas wilayah tersebut dan menganggap Negara Pasundan sebagai negara boneka atau negara yang tergantung pada Belanda.
Pada tahun 1950, Negara Pasundan digabungkan kembali ke dalam Republik Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia. Sejak itu, wilayah Jawa Barat termasuk dalam wilayah administratif Republik Indonesia.
Sekarang, Negara Pasundan tidak lagi ada dan tidak memiliki pengaruh politik yang signifikan. Namun, budaya dan identitas Sunda masih tetap kuat di wilayah Jawa Barat dan merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia.