.jpeg) |
| Ilustrasi politik Kolonial Belanda di Indonesia/foto:kebudayaan.kemendikbud.go.id |
Salah satu bangsa yang pernah menjajah Indonesia yakni Belanda. Belanda adalah bangsa Eropa yang menjajah Indonesia paling lama dibandingkan bangsa Eropa lainnya, seperti Inggris, Prancis, Portugis, Spanyol dan Jepang.
Selama Belanda menjajah Indonesia, mereka menjalankan berbagai politik agar Indonesia bisa dikuasai baik secara poltik maupun ekonomi. Rakyat pribumi dijadikan sapi perah oleh Belanda untuk meraup keuntungan negerinya.
Belanda menjalankan politik imperialisme selama periode 1850 sampai 1900. Sedangkan Sartono Kartodirdjo dalam bukunya "Pengantar Sejarah Pergerakan Nasional " mengungkapkan politik Belanda dibagi menjadi tiga periodisasi yaitu sebagai berikut;
Politik Kolonial Konservatif (1800-1848)
Pada akhir abad ke-18 VOC bangkrut dan pada 1800 kekayaan diambil alih kerajaan. Pemerintah kolonial Belanda melanjutkan politik tradisional kumpeni dengan tujuan memperoleh penghasilan sebagai upeti dan laba perdagangan, semuanya demi keuntungan kerajaan.
Seperti politik dan administrasi kumpeni, dijalankanlah suatu sistem pemerintahan tidak langsung, pembesar-pembesar pribumi tetap mengurusi perkara-perkara pribumi dan agen-agen Belanda diberi kuasa untuk mengawasi tanam wajib yang hasilnya untuk pasaran Eropa.
Sistem Tanam Paksa atau Culturstelsel (1830-1870)
Tokoh pada masa ini adalah Van den Bosch. Van den Bosch merupakan jendral kolonial Hindia Belanda pada tahun 1830-1870. Tujuan Van den Bosch yakni mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari negeri jajahan untuk mengisi kas Belanda yang kosong dan membayar utang-utang Belanda.
Hakikat dari culturstelsel sendiri adalah bahwa penduduk, sebagai ganti membayar pajak tanah sekaligus harus menyediakan sejumlah hasil bumi yang nilainya sama dengan pajak tanah itu.
Hasil bumi tersebut, biasanya berupa hasil bumi untuk ekspor yang diinginkan oleh Belanda. Sartono Kartodirdjo dalam bukunya mengatakan, penduduk harus menyerahkan 2/5 dari hasil panen utamanya atau sebagai penggantinya 1/5 dari waktu kerjanya dalam satu tahun.
Politik Kolonial Liberal (1870)
Revolusi industri telah dimulai. Periode 1850 sampai 1870 ditandai dengan pesatnya kemajuan perdagangan Eropa dan negeri Belanda. Periode ini merupakan awal masa praindustri ke Industri.
Maka timbulah seperti cendawan di musim hujan pabrik-pabrik dalam berbagai industri, jalan kereta api, posisinya sebagi pasar bahan mentah internasional telah diduduki kembali, pelayaran maju dengan cepat, bank-bank baru didirikan.
Kesejahteraan ekonomi dalam pertengahan abad ke-19 tercermin dalam keuangan negara. Kesejahteraan didapatkannya dari hasil-hasil finansial culturstelsel.
Politik kolonial liberal adalah kebalikan dari politik yang dijalankan oleh Willem I. Prinsip yang dianut sekarang adalah prinsip "tidak campu tangan:, berhubung dengan itu kerajaan harus menarik diri dari campurr tangan, segala rintangan terhadap inisiatif individu dan kebebasan harus dihapuskan dan segala bantuan pemerintah kepada usaha swasta harus dihentikan.
Kurang lebih pada 1870 Belanda memasuki periode kapitalisme modern. Hasil Revolusi Industri selama 20 tahun sebelumnya terwujud dalam perkembangan industri, perkapalan, perbankan, dan komunikasi yang modern.
Politik Etis (1900)
Berlakunya poltik etis berawal dari gerakan moral yang muncul dari para kaum etis di negara induk, terutama setelah munculnya tiga partai agama yaitu Partai Roma Katolik, Partai Antirevolusioner, dan Partai Kristen Hidtoris yang programnya menitikberatkan pada agama, kerja bebas, dan kewajiban moral.
Ide ini dirumuskan dengan kata-kata: "Adalah menjadi kewajiban moral bagi orang Belanda untuk mengangkat derajat penduduk pribumi,". Nama kaum etis, kemudian dipakai untuk menyebut politik kolonial yang baru yaitu politik etis. Salah seorang juru bicaranya yang terkemuka ialah Van Deventer yang menulis artikel berjudul "Hutang Budi,".
Politik etis menggunakan tiga sila sebagai slogannya, yaitu irigasi, edukasi dan emigrasi. Perkebunan tebu menghendaki irigasi yang intensif. Pabrik-pabrik yang banyak jumlahnya, kantor-kantor dagang dan cabang-cabang perusahaan lainnya menyebabkan kebutuhan manusia dan tenaga kerja murah dibutuhkan.***