.jpg) |
| Mengenang Gerakan 30 September 1965/sumber foto: sumber.belajar.kemendikbud.go.id |
Almarhum Presiden RI Bung Karno pernah mengatakan; "Dalam menyikapi sejarah bangsa, ambillah abunya!. Sesuatu yang telah hangus terbakar dan yang tersisa cuma abu, namun belum segera padam seluruhnya, masih ada segumpal api dalam abu dari sisa yang telah terbakar dan hangus,’ Dan itulah abu sejarah yang dimaksudkan oleh Presiden Soekarno itu, yang masih meninggalkan sisa api yang bisa dihidupkan kembali,”
Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah kejadian yang terjadi pada 30 September 1965. Saat itu enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).
PKI merupakan para Stalinis yang terbesaar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet yang sekarang Rusia. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani, yakni Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis, dan pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 anggota dan pendukung.
Pada Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden dengan dukungan PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Soekarno menjalankan sistem Demokrasi Terpimpin. PKI menyambut Demokrasi Terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi, yaitu Nasionalis, Agama dan Komunis (NASAKOM).
Pada era Demokrasi Terpimpin, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan inpenden kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, forign reserves menurun, inflasi naik, serta korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
Awal Pemberontakan
Pada tahun 1960, keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UU Bagi Hasil) yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri atas wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu.
Tetapi, walaupun undang-undangnya sudah ada, pelaksanaan di daerah tidak berjalan sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, melibatkan sebagian masa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan.
Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini, antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai "aksi sepihak", kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya. Sementara itu, di Jawa Timur juga terjadi keributan antara PKI dan NU. Kiai-kiai Nahdlatul Ulama (NU) yang kebanyakan tuan tanah menolak gerakan PKI untuk membagi-bagikan tanah kepadad petani yang tidak memiliki tanah.
Sejak 1963, kepemimpinan PKI semakin lama semakin berusaha menghindari bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya, polisi, dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI mementingkan "kepentingan bersama", polisi dan "rakyat". Pemimpin PKI, DN Aidit mengilhami slogan, "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi". Pada Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, menghimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "masa tentara" subyek karya-karya mereka.
Pada permulaan 1965, ratusan ribu petani bergerak merampas tanah dari para tuan tanah besar. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka, polisi dan juga para pemilik tanah. Untuk mencegah berkembangnya konfrontasi evolusioner itu, PKI menghimbau semua pendukungnya untuk mencegah pertentangan menggunakan kekerasan terhadap para pemilik tanah dan untuk meningkatkan kerjasama dengan unsur-unsur lain, termasuk angkatan bersenjata.
Pada permulaan 1965 itu juga, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet.
DN Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata tentang "perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara RI dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis. Tak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rezim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian "angkatan bersenjata" di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri atas pekerja dan petani yang bersenjata.
Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang semakin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, didepan jenderal-jenderal militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara.
Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa NASAKOMisasi angkatan besenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerja sama untuk menciptakan "angkatan kelima". Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Pada Mei 1965, Polibiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatur militer dan negara sedang diubah untuk memencilkan aspek antirakyat dalam alat-alat negara.
Demonstrasi Anti-Indonesia dan Ganyang Malaysia
Sejak demontrasi besar-besaran anti-Indonesia di Kuala Lumpur, yang mana para demonstran menyerbu gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia 17 September 1963. Mereka merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tuanku Abdul Rohman-Perdana Menteri Malaysia saat itu dan memaksanya untuk menginjak Lambang Pancasila.
Amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak. Soekarno yang murka karena hal itu mmengutuk tindakan Tuanku yang menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan sebutan "Ganyang Malaysia" kepada negara Federasi Malaysia yang telah menghina Indonesia dan Presiden Indonesia.
Perintah Soekarno kepada Angkatan Darat untuk mengganyang Malaysia, ditanggapi dengan dingin oleh para jenderal pada saat itu. Di satu pihak Letjen Achmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang dibantu oleh Inggris dengan anggapan bahwa tentara Indonesia pada saat itu tidak memadai untuk peperangan dengan skala tersebut.
Adapun di pihak lain, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, A.H Nasution setuju dengan usulan Soekarno tersebut, karena ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini akan ditunggangi oleh PKI untuk memperkuat posisinya di percaturan politik di Indonesia.
Posisi Angkatan Darat pada saat itu serba saah karena di satu pihak mereka tidak yakin mereka dapat mengalahkan Inggris dan di lain pihak mereka akan menghadapi Soekarno yang ngamuk jika mereka tidak berperang. Akhirnya, para pemimpin Angkatan Darat memilih untuk berperang setengah hati di Kalimantan.
Tak heran, Brigadir Jendral Suparjo komandan pasukan di Kalimantan Barat, mengeluh, konfrontasi tak dilakukan sepenuh hati dan ia merasa operasinya disabotase dari belakang. Hal ini juga dapat dilihat dari kegagalan operasi gerilya di Malaysia. Padahal tentara Indonesia sebenarnya sangat mahir dalam peperangan gerilya.
Di pihak PKI, mereka menjadi pendukung terbesar gerakan "ganyang Malaysia" yang mereka anggap sebagai antek Inggris, antek nekolim. PKI juga memanfaatkan kesempatan itu untuk keuntungan mereka sendiri. Pada saat PKI memperoleh angin segar, justeru para penentangnyalah yang menghadapi keadaan buruk.
Mereka melihat posisi PKI yang semakin menguat sebagai suatu ancaman, ditambah hubungan internasional PKI dengan Partai Komunis sedunia, khususnya dengan adanya poros Jakarta-Beijing-Moskow-Pyongyang-Phnom Penh.
Di Angatan Darat, perpecahan internal yang terjadi mulai mencuat ketika banyak tentara yang kebanyakan dari Divisi Diponerogo yang kesal serta kecewa kepada sikap petinggi Angkatan Darat yang takut kepada Malaysia, berperang hanya dengan setengah hati, dan berkhianat terhadap misi yang diberikan Soekarno.
Mereka memutuskan untuk berhubungan dengan orang-orang PKI untuk membersihkan tubuh angkatan darat dari para jendral ini. Pada saat-saat yang genting sekitar September 1965, muncul isu adanya Dewan Jendral yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya.
Pada 30 September 1965, enam jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang dilakukan oleh para pengawal istana (Cakrabirawa) yang loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung. Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah sebagai berikut:
- Letjen Achmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi).
- Mayjen TNI R. Suprapto (Deputi II Bidang Administrasi Menteri/Panglima AD).
- Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Bidang Perencanaan Menteri/Panglima AD).
- Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I bidang Intelijen Menteri/Panglima AD).
- Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV bidang Logistik Menteri/Panglima AD).
- Brigjen TNI Sutoyo Sisomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat).