 |
| ilustrasi survey/pixabay.com |
Lembaga Survey mungkin sudah menjadi satu paket, setiap kali pesta demokrasi yang digelar di Indonesia. Entah itu dalam Pilpres, Pilkada, Pileg, bahkan dibeberapa wilayah untuk memilih kepala Desa saja menggunakan metode survey secara sederhana.
Peran lembaga survey sudah sangat besar di Indonesia, meskipun bukan faktor penentu kemenangan peserta Pemilu. Namun, tahukah kalian, kapan dan bagaimana Lembaga Survey ini lahir dan berkembang di Indonesia?
Menurut Dosen Senior di Australian National University, Marcus Mietzner, Lembaga Survey untuk menghimpun jejak pendapat terkait politik lazimnya lahir di negara dimana rakyat memiliki kebebasan sipil dan politik yang subtansial.
Pemilu terakhir di era Soeharto, tahun 1997, menjadi tonggak awal Indonesia mengadakan survey, bentuknya dalam hitung cepat ini dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikandan, Penerangan Sosial dan Ekonomi (LP3ES), tentu saja dengan sumber daya dan parameter yang masih sangat sederhana, belum secangkih saat ini.
Masa pemerintahan BJ Habibie, LP3S juga masih mengadakan survey sederhana, seperti pada tahun 1997. Survey kembali menjadi nama asing di era Gus Dur (1999-2001) dan Megawati (2001-2004). Namun di tahun 2004, Lembaga Survey mulai lahir secara profesional dan massive.
Tulisan salah satu sosok senior dalam bidang Survey Denny Januar Ali, pendiri lingkar Survey Indonesia (LSI), menyebutkan bahwa pada tahun 2004, dirinya meyakini bahwa peluang SBY menjadi Presiden RI lebih besar daripada Megawati Soekarno Putri, yang kembali menalonkan diri. Bahkan, saling yakinnya, Denny JA mengatur pertemuan antara SBY dengan beberapa petinggi Golkar untuk berkoalisi.
Setelah ditolak oleh Akbar Tandjung, SBY, atas saran Denny JA, kemudian menggandeng Jusuf Kallla sebagai calon wakil presiden untuk berkompetisi di Pilpres 2004. Hasilnya? SBY-JK memenangi Pilpres 2004, mengalahkan 5 pasangan calon lain, termasuk Megawati Soekarno Putri yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi. Dari titik inilah, Lembaga Survey mulai menempati posisi penting dalam kancah perpolitikan Indonesia.
Sejak ramainya hiruk pikuk Pilpres 2004 dengan melahirkan beberapa lembaga survey yang berpengaruh, akhirnya pada tahun 2009, para Lembaga Survey tersebut berkumpul dan membentuk Perhimpunan Survey Opini Publik Indonesia, dengan Adrinof Chaniago sebagai ketua umum yang pertama.
Saat itu, ada 21 Lembaga Survey harus mendaftar di KPU untuk mendapatkan legitimasi dan pengakuan hukum secara sah, guna menjaga kredibilitas mereka. Saat ini persepsi beranggotakan 38 Lembaga Survey yang tersebar di seluruh Indonesia dan dipimpin oleh peneliti senior dari CSIS Indonesia, Philips J Vermonte.
Didalam Persepi ada nama-nama Lembaga Survey terkemuka seperti LSI pimpinan Denny JA, Charta Politika yang dikomandoi oleh Yunarto Wijaya, juga ada Poltracking Indonesia yang dikepalai oleh Hanta Yuda, lalu Indikator Politik Indonesia yang dimiliki oleh Burhanudin Muhtadi dan seterusnya.
Pilpres 2024 kurang lebih 17 bulan lagi, dan situasi politik di Indonesia sudah mulai menghangat. Mesin-mesin partai sudah mulai dipanaskan, pencitraan mulai digiatkan, survey elektabilitas berseliweran kesana-kemari, demi menggaet suara yang akan mengantarkan dua orang sebagai penguasa Indonesia.***