Sistem Pemerintahan dan Syarat Menjadi Pimpinan Tertinggi pada Masyarakat Baduy

 

ilustrasi sistem pemerintahan masyarakat baduy/pixabay.com

Masyarakat Baduy masih mempertahankan adat kebudayaannya yang berlangsung secara turun temurun. Mereka masih tradisional, dan masih memegang erat aturan adat. Tapi ditengah kehidupan tradisional itu muncul pertanyaan bagaimanakah sistem pemerintahan masyarakat Baduy? 

Nina Herlina Lubis, dalam bukunya Sejarah Kabupaten Lebak mengungkapkan, masyarakat baduy mengenal dua sistem pemerintahan yaitu sistem nasional dan sistem adat. Sistem nasional mengacu pada aturan negara, sedangkan sistem adat mengacu pada adat istiadat masyarakat Baduy.

Mengutip Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2021, sistem adat masyarakat baduy disebut pikukuh karuhun dengan tiga pemimpin adat yakni puun dengan kedudukan daerah (tangtu) di tempat yang berbeda yaitu Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik. Sedangkan secara nasional, masyarakat Baduy dipimpin oleh kepala desa (jaro pamarentah) yang kedudukannya berada di bawah camat, walaupun urusan adat ia tunduk pada puun. 

Berbeda hal nya dengan kepala desa lainnya, calon jaro ini terlebih dahulu harus mendapat restu puun, baru kemudian diajukan kepada bupati (melalui camat) untuk dikukuhkan menjadi kepala desa. Ia berkedudukan di Kampung Kaduketug karena kampung ini dijadikan pusat desa sekaligus menjadi gerbang Kanekes.

Pemimpin adat tertinggi dalam masyarakat Baduy adalah puun, dengan panggilan kehormatan girang. Ia dipilih oleh masyarakat dari mereka yang memiliki garis keturunan Batara Tunggal, memiliki karisma, dan taat beragama. Struktur pemerintahan masyarakat Baduy dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Struktur Pemerintahan Adat Masyarakat Baduy/dok.pribadi

Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang Puun adalah sebagai berikut:

1. Keturunan Puun
2. Adik/kakak puun, bila puun lama tidak punya putra.
3. Laki-laki
4. Penduduk Tangtu
5. Beristeri (monogami)
6. Mampu menjadi puun berdasarkan ramalan tangkesan. 
7. Bersih dari pelanggaran adat. 

Syarat umum di atas secara tradisi, Puun Cikeusik dipilih dari keturunan anak laki-laki pertama BataraTunggal. Tugasnya menentukan tata tertib tatanan adat dan bertindak sebagai ketua pengadilan adat. Puun Cibeo dipilih dari keturunan anak perempuan Batara Tunggal. Tugasnya menata sistem tatanan adat dan bertanggungjawab memberikan pelayanan kepada warga dan tamu-tamu yang berkunjung ke wilayahnya. 

Puun Cikertawana dipilih dari keturunan anak laki-laki Batara Tunggal. Tugasnya membantu tugas-tugas dari Puun Cikeusik dan Puun Cibeo dalam mengurus kesejahteraan, keamanan dan ketahanan di wilayahnya. Jabatan seorang Puun berlangsung secara turun-temurun, walaupun tidak otomatis dari bapak ke anak, melainkan juga dari kerabat lainnya. Kemudian jabatan Puun juga tidak ditentukan, tergantung pada kemampuannya memegang jabatan tersebut. 

Selanjutnya mengenai nama-nama dalam struktur pemerintahan tersebut dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut; Girang Saeurat adalah pembantu utama puun. Tangkesan adalah sorang tabib atau peramal. Baresan merupakan dewan penasehat puun. Jaro 12 yaitu pelaksana pemerintahan sehari-hari. Jaro Tangtu bertanggungjawab pada melaksankan hukum adat. 

Kemudian, ada Jaro Dangka yaitu bertanggungjawab menjaga, mengurus menjaga tanah titipan leluhur, baik diluar maupun didalam kanekes. Penghuulu adalah pembantu puun dalam hal kematian (kaparupuhan). Dan terakhir Parawari (Palawari) adalah kelompok khusus yang membantu puun dalam melaksankan upacara adat.